Breaking News

Sukses Jalankan Program 100 Hari Kepemimpinan Mualem-dek Fadh, Azhari: Ini Langkah Nyata Membangun Daerah

Azhari, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh.


Banda Aceh -  Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menuntaskan program 100 hari kerja dengan sederet capaian yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dari penguatan nilai keislaman, pemberdayaan ekonomi desa, hingga peningkatan layanan publik, langkah ini dinilai sebagai fondasi penting pembangunan Aceh lima tahun ke depan.

Langkah awal yang menonjol adalah Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang kewajiban salat fardhu berjamaah bagi ASN dan masyarakat serta aktivitas mengaji di sekolah. Ini merupakan upaya Pemerintah Aceh membangun karakter islami di ruang publik.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Gerakan Aceh Berwakaf menjadi tonggak penting menghidupkan perekonomian gampong dan memperkuat wakaf produktif, hingga mengantar Aceh meraih Halalmetric Award 2025 atas kontribusinya dalam ekosistem halal nasional.

Di sektor pertanian dan pangan, Pemerintah Aceh menggelar Gerakan Pangan Murah, memberi insentif petani, serta berpartisipasi dalam Panen Raya Serentak 14 Provinsi yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto secara daring.

Wakil Gubernur Fadhlullah juga meresmikan Pusat Pengembangan Kakao seluas 14 hektar di Aceh Timur, sebagai bagian dari penguatan sektor unggulan. Di bidang lingkungan, Pemerintah meluncurkan program “Selamatkan Hutan Aceh”, serta penindakan tegas terhadap pelaku illegal logging dan mining.

Layanan kesehatan mendapat perhatian khusus, dengan peningkatan mutu di tiga RSUD utama: RSUD dr Zainoel Abidin, RS Ibu dan Anak, serta RS Jiwa Aceh, yang kini diarahkan lebih profesional, transparan, dan ramah masyarakat.

Di sektor keuangan daerah, Gubernur Mualem meraih Top Pembina BUMD Award 2025 atas suksesnya membina PT BPR Syariah Mustaqim. Di bawah kepemimpinannya, BPR tersebut naik kelas menjadi BPR Syariah Bintang 5, dan Direktur Utama Raisul Mukhlis menyabet penghargaan Top CEO 2025.

Transformasi digital juga berjalan masif. Pemerintah Aceh meluncurkan aplikasi Trans Kutaraja Digital untuk memantau real-time transportasi umum. Kemudian disusul oleh layanan Kesamsatan Aceh dan insentif pajak bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Pusat pun memberikan apresiasi kepada Aceh dalam mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah, menandakan komitmen tinggi Mualem-dek Fadh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Sektor pendidikan terus ditingkatkan dengan mendorong angka kelulusan siswa ke universitas favorit. Sementara itu, untuk tata kelola pemerintahan berbasis data, diluncurkan program Satu Data Aceh.

Di sisi fiskal, Pemerintah Aceh saat ini mengajukan tambahan 2,5% Dana Otonomi Khusus, mengingat berakhirnya transfer dana Otsus dari pusat pada tahun 2027 sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KOP dan UKM) Aceh, Azhari M.Si, menyampaikan rasa bangganya atas capaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

“Alhamdulillah kita sudah membentuk 6.480 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dari total 6.497 desa. Saat ini sedang proses notarisasi dan badan hukum. Insya Allah, per 30 Juni sudah tuntas secara kelembagaan,” ujar Azhari, Minggu (1/6).

Ia menambahkan, peluncuran nasional program Kopdes akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025, sebagai bagian dari program strategis kebangkitan ekonomi desa.

Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang di peroleh media terdapat lima kepala dinas terbaik selama pelaksanaan 100 hari kerja Pemerintah Aceh. Penilaian ini didasarkan pada pencapaian program prioritas, inovasi, serta manfaat langsung ke masyarakat.

Kelima kadis terbaik tersebut adalah:
• Azhari, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh
• M. Nasir, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh
• Dr. Martunis, – Kepala Dinas Pendidikan Aceh
• Cut Huzaimah, – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
• Mawardi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh

Kelima pejabat ini dianggap berhasil menjabarkan arahan strategis Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk program-program konkret yang bermanfaat langsung untuk rakyat Aceh.

Type and hit Enter to search

Close